Rubrik

polhuk > politik > Kejanggalan Warnai Persetujuan Hak Angket


Kejanggalan Warnai Persetujuan Hak Angket

Mahfud: Tak Ada Sanksi bagi KPK

JAKARTA, KOMPAS — Meski ditolak oleh publik, Dewan Perwakilan Rakyat tetap berkukuh menyetujui usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, pengambilan keputusan untuk menyetujui hak angket usulan Komisi III DPR itu diiringi sejumlah kejanggalan.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Tahun yang Bakal Bertambah Kelam

    Awan hitam pemberantasan korupsi menggelayut di langit Ibu Pertiwi sepanjang 2015. Pelemahan upaya pembasmian korupsi datang silih berganti. Penegak hukum dipersulit memberantas korupsi demi stabilita

  • Demokrasi Emosional

    Apakah DPR bersikukuh meneruskan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ketika suara-suara publik menolak keras? Apakah DPR tetap ngotot mencari celah agar panitia hak angket terbentuk mes

  • Dukung KPK, Seniman Gelar Aksi Melawan Korupsi

    JAKARTA, KOMPAS Dewan Kesenian Jakarta, Koalisi Seni Indonesia, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, dan 23 lembaga seni di Jakarta menggelar aksi Seni Melawan Korupsi, Kamis (5/3), di komple

  • Persepsi Publik terhadap TNI Jadi Taruhan

    JAKARTA, KOMPAS Selama ini, TNI masih dianggap sebagai institusi yang bersifat tertutup. Apresiasi diberikan kepada TNI yang berinisiatif bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun,

  • Paguyuban Koruptor Indonesia, Sebuah Satire

    ”Manuver politik Dewan Perwakilan Rakyat kian hari kian menggembirakan. Keberpihakan Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi kian menunjukkan keberpihakannya kepada kami, narapidana korupsi. KPK p

  • DPR Dinilai Tabrak Empat Putusan MK

    JAKARTA, KOMPAS Empat putusan Mahkamah Konstitusi ditabrak DPR ketika memutuskan mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat putusan itu menyebutkan, KPK bukan bagian dari p

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas