Rubrik

GALERI > PODCAST > KOMPAS BICARA

KOMPAS BICARA

Kompas Bicara, 10 April 2017

Senin, 10 April 2017 | 17:49 WIB

    Kompas Bicara, 31 Maret 2017

    Jumat, 31 Maret 2017 | 21:24 WIB

    Pentingnya Pengawasan Badan Peradilan

    Sudah beberapa hari, Kompas menyoroti kasus suap di Mahkamah Konstitusi. Kemudian berkembang menyoroti rekrutmen hakim konstitusi yang "bermasalah" serta soal pengawasan terhadap badan-badan peradilan termasuk MK. Hari ini, diangkat penegasan Ketua MK Arief Hidayat bahwa badan peradilan tidak boleh diawasi. Ini kontraproduktif karena kekuasaan berpotensi untuk terjadinya korupsi. Mengutip Direktur Eksekutif Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang mengatakan, badan peradilan harus independen, tapi bukan berarti tidak diawasi. Independensi peradilan berkaitan dengan integritas peradilan. Jadi pengawasan tetap perlu dan pengawasan dilakukan tanpa mempengaruhi independensi hakim. Selasa, 31 Januari 2017 | 15:29 WIB

    Menangkal Kebakaran Hutan

    Terkait potensi kebakaran hutan, Kompas mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa setelah musim hujan selesai, beberapa daerah akan segera memasuki musim kemarau. Dengan datang musim kemarau, sesuai data yang ada, kebakaran hutan bisa terjadi di sejumlah provinsi. Setelah Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut, kita ingatkan perkataan Presiden bahwa polisi yang wilayahnya terkena kebakaran hutan akan dicopot. Provinsi Riau, sudah cukup baik, sudah menerapkan status siaga darurat mulai 24 Januari hingga 30 April 2017. Kita pantau bagaimana Riau menyiapkan diri agar kebakaran hutan tidak terjadi. Dengan persiapan matang, diharapkan ekspor asap yang bertahun-tahun terjadi, bisa dicegah.Senin, 30 Januari 2017 | 15:24 WIB

    Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Ditangkap KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (26/2/2017) menetapkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka penerima suap. Peristiwa ini mengindiasikan bahwa Mahkamah Konstitusi gagal belajar dari kasus serupa yang dialami Ketua MK (saat itu) Akil Mochtar pada tahun 2013. Wakil Redaktur Pelaksana Sutta Dharmasaputra mengulas berita Harian Kompas, Jumat 27 Januari 2017.Jumat, 27 Januari 2017 | 11:09 WIB

    Tradisi Kekerasan Terus Dibiarkan

    Jatuhnya tiga korban jiwa mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, setelah mengikuti pendidikan dasar organisasi pencinta alam mencerminkan adanya pembiaran kekerasan dalam bidang pendidikan. Fenomena ini harus dihentikan agar kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tidak tergerus. Presiden Joko Widodo menyatakan prihatin atas kekerasan yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan. Perlu langkah-langkah komprehensif menghentikan tradisi kekerasan itu.Kamis, 26 Januari 2017 | 12:00 WIB

    Dunia Pendidikan Berduka

    Tragedi di dunia pendidikan kembali terulang. Tiga mahasiswa Universitas Ilam Indonesia, Yogyakarta, meninggal dunia setelah mengikuti pendidikan dasar organisasi pencinta alam kampus. Wakil Pemimpin Redaksi Harian KOmpas Ninuk Mardiana Pambudy mengulas berita utama Harian Kompas Rabu (25/1/2017) ini. Rabu, 25 Januari 2017 | 13:34 WIB

    Kebijakan Trump Naikkan Risiko

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki tujuan baik untuk menaikkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun kondisi domestik AS tidak mendukung. Karena itu, ada yang menyebut program ekonomi Trump "mistik" dan berisiko. Berita utama Harian Kompas diulas Waredpel Tri Agung Kristanto. Selasa, 24 Januari 2017 | 10:59 WIB

    Kebijakan Trump Masih Ditunggu

    Berbagai kebijakan Presiden Donald Trump masih ditunggu. Perbedaan antara janji kampanye dan kebijakan saat memerintah sangat mungkin terjadi.Senin, 23 Januari 2017 | 16:44 WIB

    Momentum untuk Membenahi BUMN

    Penetapan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar sebagai tersangka menjadi momentum untuk membenahi badan usaha milik negara. Perlu ada evaluasi terhadap komitmen dan kemampuan direksi BUMN melakukan pembenahan internal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Emirsyah sebagai tersangka karena diduga menerima suap sekitar Rp 20 miliar dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan euro. KPK juga sedang mengusut dugaan penerimaan barang-barang senilai 2 juta dollar AS. Jumat, 20 Januari 2017 | 11:19 WIB

    • 10
    • 30
    • 50
    • per halaman