Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

Kompromi Ditawarkan

Isu Krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu Bisa Dibahas Ulang

JAKARTA, KOMPAS — Agar titik kompromistis pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dapat segera dicapai, koalisi partai politik pendukung pemerintah mengajukan beberapa tawaran. Membicarakan ulang kedudukan terkait isu krusial RUU itu adalah salah satunya.Seperti diketahui, meskipun isu ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi isu paling sulit dibicarakan di antara fraksi-fraksi dengan pemerintah, tercatat masih ada dua isu lain yang juga...

Kilas Politik & Hukum

Faktor Keamanan Menjadi Pertimbangan Ali Mukartono, ketua tim jaksa penuntut umum pada perkara penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, keputusan agar Basuki menjalani masa pidana di Rutan Cabang Markas Komando Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok,...

ANGGARAN PILKADA

Pemerintah Perlu Bergerak Lebih Cepat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat dan daerah diminta bergerak lebih cepat membantu penyelesaian persoalan anggaran penyelenggaraan pilkada yang digelar serentak pada 2018. Hingga saat ini, baru satu provinsi yang memastikan anggaran penyelenggaraan pilkada, yaitu Jawa Barat. Ketua Badan...

KOMPAS, 24 Juni 1975

"Panitia Lima" Rumuskan Penjabaran Sila-sila Pancasila

"Panitia Lima" yang diketuai oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta telah menyelesaikan tugasnya merumuskan penjabaran sila-sila Pancasila dan menyerahkan hasilnya kepada Presiden Soeharto. Bung Hatta menekankan, nantinya Pancasila mengikat seluruh rakyat dengan kekuatan UU. Namun, yang terpenting,...

RUU ANTITERORISME

Akuntabilitas Penyadapan Jangan Diabaikan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang- Undang Antiterorisme DPR bersama pemerintah hendaknya tidak mengabaikan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam menyadap...

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Formasi Khusus Terus Ditambah

JAKARTA, KOMPAS — Walau moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil tetap dijalankan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia mengabdi melalui seleksi calon pegawai negeri sipil formasi khusus. Setelah...

Ada Penumpang Gelap

Panitia Angket Diduga Bekerja untuk Kepentingan Pihak Tertentu

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah anggota DPR yang tidak menjadi anggota Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mulai gerah. Panitia angket dinilai mengalami disorientasi. Bukannya memperkuat, yang terlihat justru upaya pelemahan KPK. Citra DPR pun kian memburuk. Selain itu,...

PENCEGAHAN KORUPSI

Laporan Penerimaan Gratifikasi Naik

JAKARTA, KOMPAS — Selama dua tahun terakhir, laporan penerimaan gratifikasi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi jelang Lebaran mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil dalam menolak...

ANGKET KPK

Saat DPR ”Buru” KPK

Jadwal anggota DPR saat ini harusnya kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Namun, sebagian anggota DPR yang juga anggota Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi...

ANGKET KPK

Ancaman DPR Tak Pengaruhi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak terpengaruh ancaman Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menghentikan anggaran Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggaran tahun 2017 yang telah ditetapkan sedang dalam proses penggunaan pada tahun berjalan. Sementara anggaran tahun 2018...

Kaji Ulang Aturan Pelatihan Saksi

Kinerja Bawaslu Terancam Tidak Optimal

JAKARTA, KOMPAS — Meski sudah disepakati dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, aturan tentang pelatihan saksi partai politik dibiayai negara masih diperdebatkan. Tiga fraksi partai pendukung pemerintah minta hal tersebut dibicarakan ulang.Pelatihan saksi...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman