Rubrik

BERANDA > polhuk > politik

POLITIK

PARTAI GOLKAR

Minus Urusan KPK di Ajang Konsolidasi

Perwakilan  Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar seluruh Indonesia saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golkar, Kamis  (25/5),  di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam pandangan umum tersebut, mereka mengimbau semua kader Golkar untuk menjaga soliditas dan kebersamaan serta mendukung penuh kepemimpinan Golkar di bawah  Setya Novanto.

Partai Golkar percaya diri. Sekalipun ketua umumnya disebut-sebut terlibat korupsi, sama sekali tidak ada pembicaraan terkait hal itu dalam salah satu ajang penting di Golkar. Padahal, tanpa antisipasi dan strategi yang matang, kasus itu berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada Golkar. Kehadiran dan pidato politisi senior Golkar yang saat...

Revisi Belum Tuntas

Kesungguhan DPR Bahas RUU Antiterorisme Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah belum merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana...

Bangun Persaudaraan

Pemerintah Diminta Satu Bahasa dalam Bersikap

YOGYAKARTA, KOMPAS — Prihatin dengan terancamnya kebinekaan Indonesia akhir-akhir ini, sejumlah tokoh bangsa mengajak membangun persaudaraan sejati berlandaskan nilai...

Kolom Politik

Bahaya dari Dalam

Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka (WS Rendra, ”Aku Tulis Pamflet Ini”, 1978)     Pesan Douglas MacArthur (1880-1964) patut direnungkan. Jenderal Amerika Serikat...

REVISI UU MD3

Pimpinan Tambahan Bebani Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, rencana penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga akan membebani...

BIROKRASI

Inspektorat Daerah Harus Independen

JAKARTA, KOMPAS — Keberadaan inspektorat di lingkungan pemerintah daerah hingga kini dinilai masih belum optimal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini...

PENEGAKAN ETIK

Pemeriksaan Wakil Ketua MA Tunggu Pleno KY

JAKARTA, KOMPAS — Hingga saat ini, Komisi Yudisial belum memutuskan apakah akan memanggil Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Suwardi atau tidak terkait dugaan pelanggaran etik saat memandu pengucapan sumpah Oesman Sapta Odang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah. KY masih akan...

KEBANGSAAN

Pemerintah Luncurkan Pekan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS — Untuk memeriahkan hari lahir Pancasila tahun 2017 yang bertema "Saya Indonesia, Saya Pancasila", pemerintah meluncurkan Pekan Pancasila yang akan berlangsung sejak Senin (29/5) hingga Minggu (4/6) mendatang. Peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum bersama untuk...

Saksi Tanggung Jawab Partai

Pemerintah Setuju Biayai Sebagian Kampanye

JAKARTA, KOMPAS — Mayoritas fraksi di DPR berkukuh mengusulkan agar negara mendanai saksi partai politik di tempat pemungutan suara. Namun, pemerintah tetap menolak usulan di Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu karena saksi dipandang merupakan tanggung jawab partai, bukan...

Kilas Politik & Hukum

Sifat Kelembagaan Harus Disesuaikan Sifat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu di kabupaten dan kota seyogianya menyesuaikan dengan fungsi lembaga dan model pemilu serentak. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu DPR diharapkan memperhitungkan manfaat dan...

KEBINEKAAN

Megawati: Keberagaman sebagai Karakter Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Bangsa Indonesia perlu menyadari kekuatan karakter dirinya di tengah percaturan politik global. Salah satu karakter yang penting adalah keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa. Oleh karena itu, keberagaman harus terus dijaga dengan rasa persatuan. Hal itu disampaikan...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman