Rubrik

BERANDA > polhuk > hukum

HUKUM

Pahami Area Rawan Korupsi

Kepala Daerah Tak Perlu Khawatir Membuat Kebijakan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Kepala daerah diminta berhati-hati dan memahami area rawan korupsi, seperti dalam perencanaan anggaran, pajak daerah, dana hibah, dan bantuan sosial. Tren kepala daerah terlibat korupsi terus naik dari waktu ke waktu. Namun, kepala daerah tetap diminta tidak khawatir dalam membuat kebijakan pembangunan. Selama kebijakan kepala daerah sesuai aturan hukum dan tidak bersifat memperkaya diri sendiri, keluarga, atau golongan tertentu, kebijakan tersebut dinilai tidak...

TUNTUTAN SAIPUL JAMIL

Jaksa Tak Gunakan Pasal Suap terhadap Hakim

JAKARTA, KOMPAS — Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menuntut artis Saipul Jamil dengan pasal suap terhadap hakim, dalam hal ini Ifa Sudewi selaku ketua majelis hakim, dalam perkara pencabulan. Menurut jaksa, Saipul terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat...

KPK Siap Bekerja Sama

Anggota Densus Tipikor Mesti Profesional dan Independen

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempersoalkan rencana Kepolisian Negara RI membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo justru berharap bisa bekerja sama dengan Densus Tipikor dan menyinergikan kekuatan untuk bersama-sama memberantas...

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Status Novanto dan Konstelasi Politik

Penetapan Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik menimbulkan sejumlah tanya. Pertanyaan...

DUGAAN SUAP

KPK Cegah Dua Saksi Kasus Bakamla

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah bepergian ke luar negeri dua saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut tahun anggaran 2016. Dua saksi itu diduga terlibat dalam pengaturan anggaran proyek tersebut di DPR. Mereka ialah...

KOMNAS HAM

Proses Seleksi Perlu Dikritisi

JAKARTA, KOMPAS — Seleksi calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus terus dikawal dan dikritisi. Sejumlah calon yang lolos dalam seleksi tahap ketiga terindikasi bermasalah, di antaranya diduga terlibat korupsi, tidak memiliki sensitivitas jender, tidak mendukung pengadilan hak...

Polri Masih Sulit Memidana

Sanksi Pencabutan Kewarganegaraan Ditentang

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan operasi intelijen dan koordinasi antarlembaga dilakukan Kepolisian Negara RI guna mengantisipasi kepergian dan kepulangan sejumlah warga Indonesia yang menuju Suriah melalui Turki. Polri masih sulit memidana WNI yang bergabung dengan teroris asing.Polri berharap...

Posisi Politik Golkar Tak Berubah

Setya Novanto Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk...

KASUS BAKAMLA

Penerima Suap Divonis Lebih Berat

JAKARTA, KOMPAS — Mantan pejabat Badan Keamanan Laut, Eko Susilo Hadi, dijatuhi vonis 4 tahun 3 bulan serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan oleh Pengadilan...

KPK Soroti Peran Politisi

Perkara KTP Elektronik Terus Dipertajam

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mempertajam berbagai hal untuk masuk ke tahap baru pengembangan perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Indikasi keterlibatan politisi dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu kini paling disoroti.Sebelumnya, Kamis (6/7), Ketua...

Upaya Hukum Dipersilakan

Ideologi Pancasila Sudah Final

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak yang keberatan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman